Akhir Oktober 2016 lalu, cangkul asal Cina membanjiri pasar dalam negeri. Cangkul tersebut diimpor oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang notabene adalah BUMN, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Perdaganga RI melalui Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui impor tersebut dengan alasan tingginya kebutuhan cangkul dalam negeri dan banyaknya cangkul ilegal yang beredar di Indonesia. Tak pelak kabar tersebut mendapat banyak tanggapan negatif dari masyarakat.
Tak ingin impor cangkul asal Cina lagi, kini 4 perusahaan BUMN yakni PT Boma Bisma Indra, PT Sarinah, PT Krakatau Steel, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sepakat untuk mendukung produksi cangkul dalam negeri. Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MOU) tentang Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Peralatan Pertanian dengan Kementerian Perindustrian yang diteken Kamis, 5 Januari 2017.
“Kami hanya membutuh waktu 7 menit saja untuk memenuhi bahan baku sebanyak 20 ribu cangkul,” ujar Sukandar, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Baca: Usaha Budidaya Ikan Diwajibkan Memiliki Sertifikat GAP
Menurut Sukandar, dengan total kapasitas perusahaannya saat ini, pihaknya cukup mudah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri kecil maupun menengah yang akan memproduksi alat perkakas pertanian non-mekanik.
Sementara itu, Direktur Utama PT PPI Agus Andiyani mengatakan, dengan adanya komitmen MOU ini, pihaknya tak akan menggunakan lagi ijin impor alat perkakas pertanian.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi alat perkakas pertanian dalam negeri dengan harga yang kompetitif sekaligus unuk menghidupkan iklim usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM).
“PPI siap memasok ke seluruh pelosok Tanah Air dengan 34 cabang yang kami miliki,” tandas Agus.
Baca: Kementerian Pertanian Rilis Aplikasi TANAM (Teknologi Pertanian Modern) Berbasis Android
Sedangkan, Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin mengakui, pihaknya bakal mampu mengisi kekosongan produksi alat perkakas pertanian non-mekanik yang saat ini sudah bisa dikerjakan IKM.
“Kami mempunyai kapasitas produksi sebanyak 250 ribu unit cangkul per bulan, yang kami garap di pabrik Pasuruan dengan luas 7 hektare. Ini yang akan dimanfaatkan sebagai penunjang produksi alat-alat pertanian dalam negeri,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa. Ia mengaku siap berupaya membantu pemerintah mengurangi ketergantungan produk impor, khususnya pada alat perkakas pertanian non-mekanik.
“Kami juga akan membantu distribusinya, sehingga para petani mudah mendapatkan alat-alat yang diperlukan,” ujarnya.
