Unsurtani.com – Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tahun 2016-2017 telah berhasil menurunkan jumlah titik panas di Indonesia. Data tahunan jumlah hotspot dan luas karhutla pada tahun 2016 dan 2017 menurun secara signifikan, dibandingkan dengan kejadian kebakaran pada tahun 2015.
Setelah kejadian bencana karhutla tahun 2015, penurunan jumlah hotspot dan luas kebakaran pada tahun 2016-2017 secara signifikan adalah upaya kerja keras dan sinergi koordinasi dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan kebakaran. Selain didukung oleh musim kemarau basah selama tahun 2016.
Berbagai upaya telah dilakukan selama tahun 2016-2017 untuk mencegah kebakaran. Upaya pencegahan tersebut meliputi:
1. Sistem deteksi dini karhutla, salah satunya melalui website “Sipongi” (sipongi.menlhk.go.id). Pemasangan alat “Sesame” (Sensory Data Transmission Service Assisted) di beberapa lokasi, juga merupakan sistem mitigasi kebakaran gambut.
2. Membangun sumur bor dan pompa air di beberapa lokasi rawan karhutla. BRG melaporkan, sampai dengan awal Januari 2017, kelompok masyarakat di Riau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, telah membangun 433 unit sumur bor.1
3. Membangun sekat kanal, yang bertujuan untuk membasahkan kembali gambut (rewetting) dan mencegah kebakaran. Target pembangunan sekat kanal sebanyak 5.600 unit pada tahun 2017. Sekat kanal pada area konsesi merupakan kewajiban para pemegang izin konsesi. Sedangkan pemerintah berkewajiban membangun sekat kanal pada kawasan Negara.
4. Mengaktifkan masyarakat desa melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api dan membentuk lebih banyak KMPA, yang mendapat binaan dari Manggala Agni dan/atau perusahaan di sekitarnya.
5. Melibatkan korporasi dalam memberikan insentif bagi kelompok masyarakat yang telah menjaga lingkungan dari karhutla.
6. Pemerintah Daerah secara aktif telah terlibat dalam pencegahan karhutla, dengan mencanangkan PERDA/PERGUB mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla.
7. Aktifnya penegakan hukum bagi oknum-oknum atau corporate yang lalai menjaga area/kawasan hak kelolanya.
Upaya yang masih perlu dilakukan untuk mencegah karhutla yaitu:
1. Sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar masing-masing instansi terkait dalam pencegahan karhutla.
2. Adanya stigma membakar lahan tidak melanggar aturan, karena dalam Lampiran UU 32 tahun 2009, penjelasan Pasal 69 Ayat 2, dinyatakan bahwa “masyarakat dengan kearifan lokal boleh melakukan pembakaran dengan luas maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar…”. Padahal di lapangan kondisi lingkungan tidak memungkinkan lagi, dan masyakarat tidak dapat mengendalikan api dan angin, maka seharusnya butir ini dalam UU tersebut perlu dikaji kembali.
3. Perlu adanya dukungan teknologi yang dapat dengan mudah diaplikasikan oleh masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar. Perlu alat/teknologi untuk pemanfaatan biomassa akibat pembukaan lahan yang ramah lingkungan, sehingga dapat mengembalikan biomassa yang hilang tersebut ke lingkungan.
